Cilacap (19/6) Gerakan advokasi anggaran daerah di Jawa Tengah bergeliat seiring dengan deklarasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis (17/6) bertempat di Hotel Pandanaran, Jl. Pandanaran No. 58 Semarang, Jawa Tengah.
Forum ini terbentuk atas inisiasi dua pemerhati sosial di Jawa Tengah; FORMASI Kabupaten Kebumen dan Awasi APBD Cilacap, Kabupaten Cilacap. Deklarasi tersebut dihadiri Lebih dari 60 orang peserta, terdiri dari Perwakilan Seknas FItra Jakarta, politisi, pejabat Pemerintah Provinsi, anggota DPRD Provinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perwakilan perguruan Tinggi, Wartawan dan organisasi masyarakat Jawa Tengah. Berdirinya Forum ini merupakan bentuk memperkuat aliansi masyarakat sipil dalam melakukan pengawalan APBD agar lebih berpihak pada pemenuhan hak dasar.
"Pada prinsipnya kami dan segenap elemen masyarakat Transparansi anggaran Jawa Tengah berkeinginan mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran sebagai landasan tata kelola pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan rakyat" Ungkap Syaiful Musta'in Ketua Presidium Awasi APBD Cilacap.
"Anggaran daerah adalah uang rakyat, sehingga kebijakan yang terkait dengan proses penganggaran merupakan hak rakyat untuk terlibat aktif mengawal dan berpartisipasi dari perencanaan hingga Pertanggungjawaban" Imbuhnya.
Deklarasi ini merupakan respon pemberlakuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publi (KIP) bagi provinsi. Melalui pemberlakuan UU ini berarti bahwa terdapat regulasi baru yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi informasi. Hal ini diungkapkan oleh Yusuf Murtiono, Pengurus FORMASI Kebumen.
"Pada prinsipnya kami dan segenap elemen masyarakat Transparansi anggaran Jawa Tengah berkeinginan mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran sebagai landasan tata kelola pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan rakyat" Ungkap Syaiful Musta'in Ketua Presidium Awasi APBD Cilacap.
"Anggaran daerah adalah uang rakyat, sehingga kebijakan yang terkait dengan proses penganggaran merupakan hak rakyat untuk terlibat aktif mengawal dan berpartisipasi dari perencanaan hingga Pertanggungjawaban" Imbuhnya.
Deklarasi ini merupakan respon pemberlakuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publi (KIP) bagi provinsi. Melalui pemberlakuan UU ini berarti bahwa terdapat regulasi baru yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi informasi. Hal ini diungkapkan oleh Yusuf Murtiono, Pengurus FORMASI Kebumen.
"Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang cepat merespon UU KIP, dan ini merupakan langkah positif, Komitmen baik tersebut harus mendapat dukungan dari berbagai kalangan" Ungkapnya.
"Komitmen dukungan kami adalah melakukan pengawalan terhadap tahapan implementasi KIP berbasis peningkatan kualitas partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan dalam proses penyusunan kebijakan anggaran publik" lanjutnya.
Forum indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah yang bekerja di wilayah Jawa Tengah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran daerah. Organisasi ini bersifat otonom, non sekterian, dan dalam melaksanakan gerakannya bersifat independen.Sebagai Deklarator Fitra Jawa Tengah adalah Yusuf Murtiono, Mustika Aji (Formasi Kebumen), Syaiful Musta'in (Lakpesdam NU Cilacap), Sunaryanto (BIAT Boyolali), Mayadina ROhma Musfiroh (Lakpesdam NU Jepara), Halinawati (GEMASIKA Magelang), Suyatno (PADI Jawa Tengah), Hasan Fatoni (BIAR Karanganyar), M. Nasir Najmudin (Gatra Mandiri Pubalingga), dan Ihsani (IP3D Magelang).
"Komitmen dukungan kami adalah melakukan pengawalan terhadap tahapan implementasi KIP berbasis peningkatan kualitas partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan dalam proses penyusunan kebijakan anggaran publik" lanjutnya.
Forum indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah yang bekerja di wilayah Jawa Tengah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran daerah. Organisasi ini bersifat otonom, non sekterian, dan dalam melaksanakan gerakannya bersifat independen.Sebagai Deklarator Fitra Jawa Tengah adalah Yusuf Murtiono, Mustika Aji (Formasi Kebumen), Syaiful Musta'in (Lakpesdam NU Cilacap), Sunaryanto (BIAT Boyolali), Mayadina ROhma Musfiroh (Lakpesdam NU Jepara), Halinawati (GEMASIKA Magelang), Suyatno (PADI Jawa Tengah), Hasan Fatoni (BIAR Karanganyar), M. Nasir Najmudin (Gatra Mandiri Pubalingga), dan Ihsani (IP3D Magelang).
| Comments |
|
Only registered users can write comments!
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
